UU Cipta Kerja Sebagai Pendorong Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia – Ada banyak manfaat yang bisa diberikan oleh UU Ciptaker. Tidak hanya pelaku ekonomi tetapi juga karyawan akan menikmati manfaat dan perlindungan yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa undang-undang tentang ketenagakerjaan. Dalam hal perlindungan pekerja, UU Ciptaker memberikan jaminan atas pemberian manfaat pensiun melalui penerapan Program Jaminan Pengangguran (JKP).
UU Cipta Kerja Sebagai Pendorong Dalam Pertumbuhan Ekonomi Indonesia
jobasv – JKP merupakan sarana untuk melindungi pekerja yang terkena PHK dalam bentuk bantuan tunai, pelatihan dan peningkatan keterampilan, serta akses ke pasar tenaga kerja. Dalam program yang juga relatif baru ini, para pekerja yang telah menjadi korban dalam pemutusan hubungan kerja akan dapat dilindungi oleh negara dalam sebuah jangka waktu yang sangat tertentu untuk dapat mendapatkan sebuah pekerjaan yang baru.
Baca Juga : Cara Agar Tetap Fokus Saat Mencari Pekerjaan
Selain itu, pembukaan Kontrak Kerja Sementara (PKWT) khusus untuk semua jenis pekerjaan akan membuka lebih banyak kesempatan kerja. Masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) juga mendapat manfaat dari UU Ciptaker. Pemerintah akan membentuk Badan Promosi Penyelenggaraan Perumahan (BP3) untuk menegakkan penyediaan perhotelan yang memadai dan terjangkau dan memastikan bahwa fasilitas perhotelan dimiliki dan ditempati secara eksklusif oleh MBR.
BP3 juga memastikan terwujudnya prinsip manfaat perumahan sosial dan melaksanakan berbagai langkah di bidang pembangunan perumahan sosial. Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), manfaat UU Ciptaker berupa dukungan berupa kemudahan dan keamanan dalam proses perizinan oleh OSS (Online Single Submission). Pihak UMKM juga dapat mendaftarkan Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) dan membentuk perusahaan saham perseorangan (PT) dengan persyaratan yang disederhanakan dan biaya yang lebih rendah.
Misalnya, ketika membentuk PT, tidak diperlukan akta pendirian notaris, hanya pernyataan perusahaan disiapkan secara elektronik dan disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Tentunya hal ini dapat meningkatkan kepastian hukum bagi para pelaku UMKM.
UU Penciptaan Lapangan Kerja juga memberikan kemudahan dan keamanan bagi pelaku usaha dalam memperoleh izin usaha dengan menerapkan pendekatan berbasis risiko dan aplikasi yang terstandarisasi. Sejauh ini, baik tingkat eksekutif maupun regulator telah mengadopsi pendekatan berbasis izin berlapis-lapis, merata, di semua jenis bisnis, terlepas dari kompleksitas dampaknya.
Pengusaha juga mendapatkan keuntungan dari kemudahan dan keamanan insentif pajak dan layanan terkait investasi, di samping adanya berbagai bidang kegiatan usaha yang dapat dikembangkan melalui penanaman modal, dalam kaitannya dengan bidang usaha prioritas pemerintah. insentif dan kemudahan. (Daftar Prioritas Investasi).
UU Hak Cipta juga mempermudah pembentukan koperasi dengan menetapkan syarat minimal pembentukan sembilan orang. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menetapkan jumlah anggota koperasi minimal 20 orang. Koperasi juga memiliki landasan hukum yang kuat bagi penerapan prinsip bisnis syariah dan kemudahan penggunaan teknologi.
Terkait sertifikasi halal, UU Ciptaker menjamin kecepatan dan keamanan proses sertifikasi halal. Pemilik usaha kecil juga bisa mendapatkan keuntungan dari pembebasan biaya sertifikasi halal. Biaya sertifikasi halal untuk usaha kecil ditanggung oleh pemerintah. Biro Inspeksi Halal juga telah memperluas cakupannya. Ormas Islam dan perguruan tinggi negeri kini bisa menerbitkan sertifikat halal.
Masyarakat kemudian dapat memiliki kepastian penggunaan lahan di kawasan hutan sehubungan dengan keberadaan perkebunan rakyat yang sudah merambah kawasan hutan. Masyarakat yang lahannya berada di kawasan lindung dapat terus menggunakan hasil perkebunan di bawah pengawasan pemerintah.
Nelayan juga mendapat manfaat dari UU Ciptaker. Nelayan bisa tenang dengan perizinan kapal penangkap ikan yang disederhanakan. Prosedur perizinan yang sebelumnya harus dilakukan oleh beberapa kementerian kini dapat dilakukan melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
UU Ciptaker juga menekankan peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan, dengan kewenangan yang ada terus dijalankan oleh pemerintah daerah sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk menjamin standar pelayanan yang unggul. Dibuat untuk semua wilayah. perlindungan
Solusi menang-menang
Intinya, pemerintah berusaha melakukan deregulasi dan pengurangan birokrasi melalui UU Ciptaker. UU tersebut merupakan strategi pemerintah untuk mendorong senuah pertumbuhan dibidang ekonomi yang telah dilakukan melalui sebuah upaya reformasi pada sebuah regulasi di dalam bidang perizinan berusaha untuk meningkatkan investasi.
Selain itu, undang-undang tersebut juga bertujuan untuk menghilangkan hambatan investasi, terutama karena rantai birokrasi yang panjang, peraturan yang tumpang tindih, dan banyak peraturan yang tidak konsisten, terutama dalam peraturan daerah dan pusat.
Saat ini, deregulasi sangat dibutuhkan di Indonesia, antara lain regulasi tentang persyaratan sebuah investasi, perizinan berusaha, ketenagakerjaan, regulasi sektor usaha mikro, dan kecil dan menengah (UMKM), pengembangan kawasan ekonomi khusus, pelaksanaan proyek pemerintah, dan pembebasan lahan. Sebagai pengenaan sanksi pidana diatur dengan peraturan tata usaha negara dan berbagai undang-undang.
Hukum hak cipta telah menjadi kontroversi sejak perdebatan DVR RI dimulai. Banyak orang yang mendukung atau menentang undang-undang ini. Cerita yang banyak berkembang adalah banyak implikasi negatif yang terkandung dalam poin hukum ini, akan berdampak positif bagi masyarakat. UU Penciptaan Lapangan Kerja secara hukum mencakup pelaku ekonomi, investor, karyawan, pencari kerja, UMKM, dan industri padat karya.
Undang-Undang Penciptaan Pekerjaan memberikan kesempatan bagi pekerja untuk menerima tunjangan pensiun dan pelatihan untuk mencari pekerjaan. Ini adalah bentuk jaminan pengangguran yang diberikan oleh undang-undang hak cipta. Diharapkan para pekerja yang terkena PHK dapat melanjutkan hidupnya karena masih memiliki kesempatan untuk mencari pekerjaan baru atau memulai usaha sendiri.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat menggerakkan roda perekonomian Indonesia ke sisi positif, dan omnibus law diharapkan dapat meredakan gejolak ekonomi dan mendorong perekonomian, menghindari perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV 2020. Diharapkan. Tingkat pertumbuhan ekonomi ekonomi adalah 6%.
Pengangguran meningkat karena banyak pengusaha kini telah memutuskan untuk memberhentikan karyawan mereka. UU Ciptaker dapat membantu mengatasi masalah ini dengan menyerap tenaga kerja yang ada dan meningkatkan investasi yang dapat berdampak pada penciptaan lapangan kerja sehingga hak dan kesejahteraan pekerja dapat terjamin.
UU Ciptaker juga bisa menciptakan peluang baru bagi dunia usaha dan tenaga kerja, terutama di masa pandemi COVID-19 ini. Ada banyak saran bagi mereka yang ingin memulai bisnis. Misalnya, UU Ciptaker memberikan kepastian tentang pemberdayaan, perlindungan UMKM, dan fasilitasi usaha. Hal ini bisa menjadi pintu keluar bagi pekerja yang terkena Dampak Akhir Masa Kerja (PHK) untuk memulai usaha. Selain itu, pemerintah juga telah memberikan banyak insentif bagi usaha kecil untuk menghadapi dampak pandemi.
Salah satunya adalah kemudahan dalam memulai usaha, khususnya bagi UMKM. Di dalam klaster UMKM banyak terjadi perubahan dalam masalah perizinan. Para pelaku UMKM diberikan kemudahan dengan penyederhanaan jumlah izin usaha yang dibutuhkan. Hal ini tentunya akan mempengaruhi legitimasi bisnis dan percepatan social trust.
Dan tentunya membuka peluang ekspansi yang lebih luas bagi para pelaku UMKM. Peluang bagi pihak UMKM untuk menambah modal juga semakin besar. Undang-undang hak cipta memudahkan investor asing untuk berinvestasi dalam usaha kecil.
Jika fasilitasi permodalan ini dapat diwujudkan, pertumbuhan devisa melalui pengembangan usaha kecil dan menengah tidak lepas dari pertanyaan. Banyak lapangan pekerjaan yang terbuka untuk mengurangi pengangguran. Dampak yang lebih luas dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengembalikan perekonomian ke jalurnya.
Iklim investasi yang lebih baik juga diharapkan muncul. Ease of Doing Business (EoDB) Indonesia menempati peringkat ke-73 menurut laporan Doing Business 2020 yang diterbitkan oleh Bank Dunia. Oleh karena itu, deregulasi yang signifikan dari undang-undang ini diharapkan dapat mempermudah berbisnis di Indonesia dan mendorong investasi di Indonesia.
Ekosistem ketenagakerjaan, yang diatur oleh Undang-Undang Penciptaan Lapangan Kerja, juga memastikan fleksibilitas untuk mempertahankan, meningkatkan, atau bahkan menghapus norma lama dan menciptakan norma baru yang lebih mudah untuk diinvestasikan. Hal itu juga akan memudahkan investor untuk terjun dan menciptakan lapangan kerja yang masif meski menghadapi tantangan di masa pandemi.
Undang-undang hak cipta merupakan win-win solution yang diajukan oleh pemerintah atas berbagai permasalahan yang muncul di bidang administrasi bisnis dan ketenagakerjaan. Misalnya, para pebisnis dapat menjalankan bisnisnya tanpa aturan yang rumit dan menguntungkan, hak-hak pekerja akan lebih dihargai, dan investor akan menikmati keamanan dan kenyamanan investasinya. Lembaga legislatif harus menjadi bagian penting dalam mewujudkan keadilan yang adil bagi semua partai politik.
Dengan adanya dampak positif tersebut, tidak heran jika pemerintah dan DPR RI mempercepat pembahasan dan pengesahan UU Ciptaker. Indonesia saat ini sedang mengalami pemulihan ekonomi nasional di tengah pandemi COVID-19. Oleh karena itu, UU Ciptaker juga diharapkan dapat untuk menjawab sebuah tantangan di era globalisasi saat ini sekaligus memfasilitasi pemulihan ekonomi negara selama dan setelah pandemi.
Adanya UU Ciptaker diharapkan menjadi solusi yang tepat untuk menciptakan lapangan kerja dan mengoptimalkan sumber daya untuk kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. mendororng
